Palangka Raya, Baritoraya.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mulai memperkuat kesiapan menghadapi potensi peningkatan bencana yang diperkirakan terjadi pada puncak musim kemarau. Langkah tersebut menjadi perhatian penting menyusul masuknya Kalimantan Tengah dalam wilayah dengan risiko bencana tinggi.
Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadi Y. Tingan, bersama Kepala BPBD, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pertanian menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026).
Rakor tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah antisipasi secara lebih terarah, terutama menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana hidrometeorologi.
“Kehadiran kami dalam Rakor BNPB bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk terus memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah. Melalui sinergi yang semakin kuat, kami ingin memastikan upaya pencegahan, penanganan darurat, hingga pemulihan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan efektif demi melindungi masyarakat,” kata Felix Sonadi Y. Tingan.
Felix menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tugas BPBD, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat hingga tingkat kecamatan dan desa.
Menurutnya, penguatan personel dan sarana pendukung harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan di tengah masyarakat. Edukasi menjadi salah satu bagian penting agar potensi bencana dapat ditekan sejak awal.
“Mitigasi harus menjadi prioritas. Kami akan memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapsiagaan personel, mengoptimalkan sarana prasarana, serta mengedukasi masyarakat agar bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan bahwa hingga 30 Juli 2026 telah terjadi 1.345 kejadian bencana di Indonesia. Sebagian besar kejadian tersebut didominasi bencana hidrometeorologi.
BNPB juga memprediksi periode Agustus hingga September 2026 menjadi masa dengan risiko bencana yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi daerah, termasuk Kabupaten Barito Utara, untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi kemungkinan kejadian di lapangan.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta seluruh kepala daerah mempercepat langkah antisipasi melalui penguatan koordinasi, kesiapan anggaran, personel hingga sarana pendukung.
Pemprov Kalteng juga telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat pengendalian dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Felix mengatakan berbagai arahan yang disampaikan dalam rakor akan menjadi bahan bagi Pemkab Barito Utara untuk memperkuat langkah kesiapsiagaan daerah. Dengan persiapan yang lebih matang, pemerintah berharap potensi dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan dapat ditekan.
Ia menilai kecepatan respons menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan bencana. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat, instansi teknis dan masyarakat harus berjalan sejak tahap pencegahan hingga penanganan di lapangan.
Komentar