Palangka Raya, Baritoraya.com– Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendorong penguatan peran pemerintahan desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan sekaligus pelayanan langsung kepada masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa/Kelurahan (Pemdeskel) se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di GOR Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Kota Palangka Raya, Kamis (6/8/2026).
Rakor yang dibuka Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Kalteng, bupati dan wali kota se-Kalteng, camat, kepala desa serta lurah.
Dalam forum tersebut, Shalahuddin memaparkan sejumlah langkah Pemkab Barito Utara dalam mengawal pembangunan daerah melalui 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada kemampuan seluruh tingkatan pemerintahan dalam menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan dan kegiatan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Barito Utara senantiasa berkomitmen mengawal pembangunan melalui 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas. Program-program tersebut kami sinergikan dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga pelaksanaannya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Shalahuddin.
Program daerah tersebut terus diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk program Huma Betang dan pasar murah. Pemkab Barito Utara juga mengintegrasikannya dengan sejumlah program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Menurut Shalahuddin, sinergi lintas pemerintahan menjadi penting agar program yang dirancang di tingkat kabupaten maupun provinsi dapat diterjemahkan secara efektif hingga tingkat desa dan kelurahan.
Selain pembangunan, isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi perhatian serius Pemkab Barito Utara. Pemerintah daerah telah menetapkan status siaga karhutla mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026.
“Untuk menghadapi potensi karhutla, kami telah menetapkan status siaga mulai 1 Agustus sampai 30 September 2026. Kami terus memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD dan seluruh OPD terkait agar setiap potensi kebakaran dapat ditangani secara cepat,” jelasnya.
Penguatan koordinasi tersebut juga membutuhkan keterlibatan pemerintahan di tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan. Informasi mengenai potensi kebakaran yang diperoleh lebih awal dapat menjadi dasar untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Di sisi ekonomi, Pemkab Barito Utara juga terus mengoptimalkan potensi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan sebagai penggerak ekonomi daerah. Pengelolaan sektor tersebut diarahkan agar memberikan kontribusi terhadap pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menekankan pentingnya menjadikan desa dan kelurahan sebagai titik awal pembangunan. Menurutnya, kedua pemerintahan tersebut berhadapan langsung dengan masyarakat dalam pelayanan sehari-hari.
Enam hal menjadi penekanan Gubernur kepada kepala desa dan lurah, yakni efisiensi anggaran yang terukur, penguatan RTRW dan tata kelola pertanahan, kesiapsiagaan karhutla, perang melawan narkoba, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dan kerukunan.
Arah tersebut menempatkan pemerintahan desa dan kelurahan bukan hanya sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai bagian penting dalam mendeteksi kebutuhan masyarakat dan merespons berbagai persoalan di tingkat paling dekat dengan warga.
Rakor Pemdeskel se-Kalteng Tahun 2026 pun menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan.
Bagi Barito Utara, sinergi tersebut diharapkan mampu memastikan program prioritas berjalan hingga ke tingkat masyarakat sekaligus mempercepat respons terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Komentar