Muara Teweh, Baritoraya.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Teweh memperkuat koordinasi lintas instansi dengan mengikuti Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Barito Utara, Rabu (30/9/2026).
Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP) I Putu Sadnyana Dwipa hadir mewakili Kepala Lapas Muara Teweh dalam agenda yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Barito Utara tersebut.
Rapat Paripurna III merupakan bagian dari rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027.
Agenda tersebut diikuti unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Forkopimda serta pimpinan instansi vertikal yang berada di wilayah setempat.
Kehadiran Lapas Muara Teweh dalam agenda DPRD menjadi bagian dari komunikasi dan koordinasi antara institusi pemasyarakatan dengan unsur pemerintahan daerah.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting mengingat pelaksanaan tugas pemasyarakatan juga berkaitan dengan berbagai aspek pelayanan publik dan stabilitas keamanan di daerah.
Melalui kehadiran dalam agenda pemerintahan daerah, Lapas Muara Teweh turut mengikuti perkembangan kebijakan dan program strategis yang dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan kelembagaan antara Lapas Muara Teweh dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara serta unsur Forkopimda.
Ka. KPLP I Putu Sadnyana Dwipa menyampaikan bahwa kehadiran dirinya dalam rapat tersebut merupakan bentuk dukungan Lapas Muara Teweh terhadap proses pemerintahan dan penganggaran daerah.
“Mewakili Bapak Kalapas, kehadiran kami dalam Rapat Paripurna III DPRD Barito Utara ini adalah wujud nyata dukungan Lapas Muara Teweh terhadap kelancaran proses legislasi dan penganggaran daerah. Kami berharap sinergi lintas instansi ini terus terjaga harmonis demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara secara menyeluruh,” ungkapnya.
Menurutnya, komunikasi dan sinergi antarinstansi perlu terus dipertahankan untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing lembaga.
Pembahasan APBD 2027 sendiri menjadi salah satu agenda strategis pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan pembangunan serta penganggaran Kabupaten Barito Utara pada tahun mendatang.
Bagi Lapas Muara Teweh, keterlibatan dalam forum lintas instansi menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Komentar