Muara Teweh, Baritoraya.com – Dukungan terhadap para pelaksana pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan menjadi salah satu aspirasi yang mencuat dalam agenda reses anggota DPRD Barito Utara Patih Herman AB.
Dalam pertemuan tersebut, Kelurahan Lanjas menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah, mulai dari belum adanya insentif bagi anggota Linmas dan kader Posyandu hingga keterbatasan tenaga pegawai di kantor kelurahan.
Salah satu persoalan yang mendapat sorotan adalah kondisi 11 anggota Linmas Kelurahan Lanjas yang disebut belum memperoleh insentif maupun uang perjalanan dinas (SPPD) ketika menjalankan tugas di lapangan.
Patih Herman AB mengatakan kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Linmas yang selama ini turut membantu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah terhadap kesejahteraan anggota Linmas. Kalau di desa-desa ada dukungan anggaran, sedangkan di kelurahan belum ada,” kata anggota Komisi I DPRD Barito Utara ini.
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, perhatian terhadap Linmas perlu diberikan karena mereka merupakan bagian dari unsur masyarakat yang kerap dilibatkan dalam berbagai kegiatan dan kebutuhan lapangan.
Selain Linmas, aspirasi juga datang dari kader Posyandu. Kelurahan Lanjas memiliki 15 Posyandu dengan masing-masing sekitar tujuh kader yang aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Para kader tersebut menjalankan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan secara sukarela, namun hingga kini belum mendapatkan honorarium.
Persoalan tersebut dinilai penting karena kader Posyandu menjadi salah satu unsur yang berperan dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat lingkungan.
Di sisi lain, pelayanan administrasi di Kelurahan Lanjas juga menghadapi kendala keterbatasan pegawai, terutama tenaga laki-laki yang dibutuhkan untuk sejumlah kegiatan lapangan.
“Pegawai laki-laki di kelurahan Lanjas hanya dua orang. Yaitu Rahmadi, dan Muamar. Saat ada penyaluran bantuan sosial maupun kegiatan lapangan lainnya, mereka berdua yang harus menangani semuanya. Karena itu pihak Kelurahan berharap ada penambahan tenaga kerja, khususnya pegawai laki-laki,” ujar anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Barito Utara ini, saat dihubungi melalui telpon, Rabu (1/7/2026).
Keterbatasan personel tersebut membuat beban pekerjaan lapangan harus ditangani oleh jumlah pegawai yang terbatas. Karena itu, penambahan tenaga kerja menjadi salah satu kebutuhan yang disampaikan dalam agenda reses.
Selain persoalan pelayanan dan dukungan terhadap tenaga masyarakat, Kelurahan Lanjas juga mengusulkan sejumlah pembangunan fisik.
Usulan tersebut mencakup penataan halaman kantor kelurahan, pengadaan bak sampah, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), penambahan tiang listrik PLN di RT 25, pembangunan pos kamling serta pengaspalan Jalan Gang Serikaya di RT 1, RT 3 dan RT 5.
Berbagai aspirasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan perjuangan DPRD Barito Utara dalam pembahasan program dan anggaran bersama pemerintah daerah.
Patih Herman mengatakan aspirasi masyarakat dan pihak kelurahan perlu mendapat perhatian agar peningkatan pelayanan publik dapat berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur lingkungan.
Dengan demikian, kebutuhan Kelurahan Lanjas tidak hanya dilihat dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut dukungan terhadap sumber daya manusia dan masyarakat yang selama ini terlibat langsung dalam pelayanan sosial serta kemasyarakatan.
Komentar