Muara Teweh, Baritoraya.com — Dengan jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Barito Utara, Fredy Feronico Simanjuntak diharapkan membawa semangat pembaruan dalam penegakan hukum di daerah. Pelantikan yang dilaksanakan pada Selasa (28/10/2025) ini menandai lembaran baru untuk Kejari Barito Utara sekaligus menegaskan fokus pada penegakan hukum yang adil, transparan, dan berdampak kepada masyarakat.
Jejak Karier yang Mempersiapkannya
Fredy kelahiran Jakarta ini menempuh pendidikan hukum di Universitas Padjadjaran dan sudah berkiprah di korps kejaksaan sejak awal 2000-an sampai dipercaya sebagai Koordinator di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
Pengalaman panjang dan lintas wilayah ini merupakan modal untuk menghadapi tantangan lokal di Barito Utara dari kasus pertanahan hingga korupsi kecil yang sering menjadi hambatan pembangunan.
Tantangan Lokal yang Menanti
Sebagai pejabat baru di daerah yang sedang berkembang, Fredy menghadapi beberapa tugas kunci:
Menangani sengketa lahan dan konflik agraria yang rawan di Barito Utara.
Meningkatkan citra institusi kejaksaan agar lebih responsif terhadap masyarakat yang selama ini merasa hambatan keadilan.
Menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan stakeholder masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi sekaligus berkeadilan.
Dalam sambutannya, Fredy menekankan bahwa jabatan yang diembannya bukan hanya promosi, tapi amanah untuk bekerja “dengan hati” dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Harapan dari Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Barito Utara serta tokoh masyarakat menyambut positif pelantikan ini. Banyak yang berharap kejaksaan di bawah kepemimpinan Fredy dapat menjadi motor penegakan hukum yang lebih terbuka, mempermudah akses warga untuk keadilan, serta mengambil langkah antisipasi terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di daerah.
Catatan Penting ke Depan
- Transparansi: masyarakat berharap laporan rutin tentang capaian dan hambatan Kejari Barito Utara.
- Akses layanan keadilan: peningkatan pelayanan bagi warga yang kurang mampu agar tidak tertinggal.
- Sinergi pembangunan: kejaksaan ikut mendukung iklim investasi yang sehat, tanpa mengorbankan keadilan sosial.
Komentar