Muara Teweh, Baritoraya.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menempatkan peningkatan kemandirian fiskal sebagai salah satu perhatian dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp177,866 miliar menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kemampuan pembiayaan pembangunan dari sumber pendapatan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, ST., MT melalui Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan dalam pidato jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Barito Utara pada Rapat Paripurna II Masa Sidang I Tahun 2026, Rabu (30/9/2026), di Gedung DPRD Kabupaten Barito Utara.
Jawaban pemerintah daerah tersebut merupakan respons atas pandangan dan catatan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Aspirasi Rakyat dan Fraksi Karya Indonesia Raya terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam penyusunan RAPBD 2027, pemerintah daerah menyatakan struktur anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sekaligus kemampuan keuangan daerah. Pemanfaatan SiLPA juga diarahkan untuk menjaga kesinambungan program prioritas dengan tetap memperhatikan prinsip legalitas, rasionalitas dan akuntabilitas.
Salah satu perhatian utama berada pada sektor pendapatan. Pemkab Barito Utara menargetkan PAD mencapai Rp177,866 miliar melalui sejumlah langkah optimalisasi.
Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan memperkuat penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi, melakukan penertiban terhadap sektor-sektor yang memiliki potensi pendapatan serta mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah.
Penguatan PAD dinilai penting agar kemampuan fiskal daerah tidak terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar daerah. Dengan penerimaan yang semakin optimal, ruang pemerintah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan diharapkan menjadi lebih kuat.
Selain sektor pajak dan retribusi, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap aktivitas pertambangan dan perkebunan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Barito Utara.
Pengawasan terhadap kewajiban perusahaan, termasuk CSR, reklamasi, kontribusi terhadap PAD serta tanggung jawab terhadap kondisi infrastruktur dan dampak lingkungan, akan terus diperkuat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan aktivitas investasi dan pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat.
Sementara dari sisi belanja, RAPBD 2027 diarahkan untuk membiayai sejumlah kebutuhan prioritas. Pendidikan, kesehatan, konektivitas antardesa dan antarkecamatan, penanggulangan kemiskinan dan stunting serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi sektor yang mendapat perhatian.
Pemerintah daerah juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara belanja pegawai, pelayanan publik dan pembangunan. Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diperhitungkan secara realistis agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk pelayanan dan pembangunan.
Di bidang pendidikan, program pendidikan gratis 16 tahun tetap menjadi salah satu agenda prioritas. Pemerintah juga mengarahkan program beasiswa kedokteran untuk membantu menciptakan tenaga medis berkualitas yang nantinya diharapkan dapat mengabdi di Kabupaten Barito Utara.
Program beasiswa tersebut telah memiliki landasan melalui Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan dan Penghargaan Pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga menyambut komitmen seluruh fraksi DPRD untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2027 melalui mekanisme bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Pemerintah daerah berharap pembahasan lebih lanjut dapat berjalan lancar, penuh semangat musyawarah, dan pada akhirnya menghasilkan persetujuan bersama untuk menetapkan RAPBD 2027 menjadi Peraturan Daerah,” demikian inti penegasan pemerintah daerah dalam pidato jawaban tersebut.
Dengan arah kebijakan tersebut, RAPBD 2027 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi juga instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus memastikan belanja pemerintah memberikan dampak nyata terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Komentar