Prianto Klarifikasi Hak Lahan PT NPR, Dukung Verifikasi Tali Asih

Ia menilai mekanisme tersebut sudah lama dinantikan masyarakat karena dapat memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk menyampaikan bukti kepemilikan atau penguasaan lahan serta mengajukan keberatan.

“Saya sangat sependapat dan mendukung hal itu,” katanya.

Menurut Prianto, penentuan pihak yang berhak menerima tali asih tidak cukup hanya berdasarkan klaim atau data administratif. Pemeriksaan langsung terhadap kondisi dan bukti di lapangan dinilai penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam penetapan penerima.

Ia juga berharap pemerintah daerah dapat menjadi pihak yang mendorong penyelesaian persoalan secara adil, dengan tetap menghormati hak masyarakat yang memiliki dasar penguasaan lahan.

Dalam kesempatan tersebut, Prianto turut menanggapi adanya pemberitaan dan pernyataan pihak lain yang menyebut dirinya diduga melakukan penipuan. Ia membantah tuduhan tersebut dan menyatakan akan mempelajari persoalan itu bersama kuasa hukumnya.

“Saya akan berupaya berkoordinasi dengan kuasa hukum, akan mengambil langkah-langkah hukum yang sesuai dengan yang dituduhkan,” ungkapnya.

Prianto menyebut kemungkinan menempuh langkah hukum terkait dugaan pencemaran nama baik. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci kapan laporan akan disampaikan.

Di akhir keterangannya, Prianto berharap persoalan tali asih PT NPR di Desa Karendan dan Desa Muara Pari dapat diselesaikan melalui proses yang transparan, dengan memperhatikan bukti serta hak masing-masing pihak.

Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan hak kelola masyarakat, sehingga penyelesaian persoalan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. (Tim)