Prianto Klarifikasi Hak Lahan PT NPR, Dukung Verifikasi Tali Asih

Muara Teweh, Baritoraya.com – Prianto bin Samsuri, salah satu pihak yang mengaku memiliki hak kelola lahan di wilayah Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, memberikan klarifikasi terkait namanya yang disebut dalam rapat Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama PT NPR pada 9 November 2026.

Prianto menegaskan dirinya tidak terlibat maupun diundang dalam rapat tersebut. Ia juga menyatakan bukan penanggung jawab ataupun koordinator aksi penyampaian aspirasi masyarakat pada 5 November 2026.

“Pada prinsipnya saya tidak ada keterlibatannya di dalam rapat tersebut, bahkan saya tidak terundang. Bahkan di dalam aksi pada tanggal 5 November kemarin, saya juga bukan penanggung jawab atau bukan selaku koordinator,” jelas Prianto kepada awak media, Selasa (10/11/2026) malam.

Prianto menjelaskan, persoalan yang sedang diperjuangkan sejumlah warga terkait pembagian tali asih PT NPR memiliki objek dan kepentingan masing-masing. Menurutnya, tuntutan John Kennedy, Putes Lekas, Heri, dan Yudan Baya tidak berkaitan langsung dengan perkara hak kelola lahan yang sedang ia perjuangkan.

“Tidak tergabung di dalam hak saya,” ujar Prianto saat menjelaskan perbedaan objek tuntutan tersebut.

Ia menyebut tuntutan sejumlah pihak berkaitan dengan lahan pada segmen 190 hektare dan 388 hektare, termasuk kawasan yang disebut dalam pembahasan sebagai IPPK 281 dan SK 100. Menurut Prianto, persoalan tersebut perlu diselesaikan secara profesional oleh perusahaan berdasarkan bukti dan hak masing-masing pihak.

Prianto juga menjelaskan bahwa perkara yang ia ajukan berkaitan dengan lahan seluas 140 hektare. Ia mengaku hingga saat ini belum menerima penyelesaian tali asih atas lahan tersebut.

Menurut keterangannya, proses pengukuran dan pembayaran sebelumnya dinilai belum dilakukan secara tepat. Ia menyebut perkara tersebut masih menempuh proses hukum dan meminta semua pihak menghormati proses yang sedang berjalan.