Prianto Klarifikasi Hak Lahan PT NPR, Dukung Verifikasi Tali Asih

Muara Teweh, Baritoraya.com – Prianto bin Samsuri, salah satu pihak yang mengaku memiliki hak kelola lahan di wilayah Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, memberikan klarifikasi terkait namanya yang disebut dalam rapat Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama PT NPR pada 9 November 2026.

Prianto menegaskan dirinya tidak terlibat maupun diundang dalam rapat tersebut. Ia juga menyatakan bukan penanggung jawab ataupun koordinator aksi penyampaian aspirasi masyarakat pada 5 November 2026.

“Pada prinsipnya saya tidak ada keterlibatannya di dalam rapat tersebut, bahkan saya tidak terundang. Bahkan di dalam aksi pada tanggal 5 November kemarin, saya juga bukan penanggung jawab atau bukan selaku koordinator,” jelas Prianto kepada awak media, Selasa (10/11/2026) malam.

Prianto menjelaskan, persoalan yang sedang diperjuangkan sejumlah warga terkait pembagian tali asih PT NPR memiliki objek dan kepentingan masing-masing. Menurutnya, tuntutan John Kennedy, Putes Lekas, Heri, dan Yudan Baya tidak berkaitan langsung dengan perkara hak kelola lahan yang sedang ia perjuangkan.

“Tidak tergabung di dalam hak saya,” ujar Prianto saat menjelaskan perbedaan objek tuntutan tersebut.

Ia menyebut tuntutan sejumlah pihak berkaitan dengan lahan pada segmen 190 hektare dan 388 hektare, termasuk kawasan yang disebut dalam pembahasan sebagai IPPK 281 dan SK 100. Menurut Prianto, persoalan tersebut perlu diselesaikan secara profesional oleh perusahaan berdasarkan bukti dan hak masing-masing pihak.

Prianto juga menjelaskan bahwa perkara yang ia ajukan berkaitan dengan lahan seluas 140 hektare. Ia mengaku hingga saat ini belum menerima penyelesaian tali asih atas lahan tersebut.

Menurut keterangannya, proses pengukuran dan pembayaran sebelumnya dinilai belum dilakukan secara tepat. Ia menyebut perkara tersebut masih menempuh proses hukum dan meminta semua pihak menghormati proses yang sedang berjalan.

Sementara terkait lahan 388 hektare, Prianto menyatakan belum pernah menyerahkan data hak kelolanya kepada pemerintah desa maupun perusahaan.

Ia juga membantah pernyataan pihak lain yang menyebut gugatannya telah ditolak dan menegaskan bahwa perkara yang ia ajukan memiliki objek berbeda dari gugatan sejumlah warga lainnya.

Pernyataan tersebut merupakan penjelasan dari Prianto. Adapun status dan perkembangan perkara perlu merujuk pada dokumen serta putusan resmi pengadilan.

Dalam keterangannya, Prianto turut menyoroti mekanisme pembagian dana tali asih pada segmen 388 hektare. Ia mempertanyakan dasar penentuan penerima apabila terdapat pihak yang menurutnya bukan pemilik hak kelola lahan.

Prianto menegaskan bahwa dana tali asih semestinya diberikan kepada pihak yang memiliki hak atas lahan, berbeda dengan bantuan sosial maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang memiliki mekanisme penyaluran tersendiri.

Ia meminta pemerintah desa dan perusahaan memastikan dasar pendataan serta penentuan penerima dilakukan secara terbuka dan berdasarkan bukti lapangan.

Meski menyampaikan keberatan terkait mekanisme tersebut, Prianto mengatakan tidak bermaksud menyalahkan masyarakat yang telah menerima dana. Menurutnya, hal utama yang perlu diperjelas adalah dasar penetapan penerima dan pihak yang berwenang menyepakati pembagian tersebut.

Di sisi lain, Prianto menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang mendorong pendataan ulang serta verifikasi terhadap pihak-pihak yang mengajukan hak kelola lahan.

Ia menilai mekanisme tersebut sudah lama dinantikan masyarakat karena dapat memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk menyampaikan bukti kepemilikan atau penguasaan lahan serta mengajukan keberatan.

“Saya sangat sependapat dan mendukung hal itu,” katanya.

Menurut Prianto, penentuan pihak yang berhak menerima tali asih tidak cukup hanya berdasarkan klaim atau data administratif. Pemeriksaan langsung terhadap kondisi dan bukti di lapangan dinilai penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam penetapan penerima.

Ia juga berharap pemerintah daerah dapat menjadi pihak yang mendorong penyelesaian persoalan secara adil, dengan tetap menghormati hak masyarakat yang memiliki dasar penguasaan lahan.

Dalam kesempatan tersebut, Prianto turut menanggapi adanya pemberitaan dan pernyataan pihak lain yang menyebut dirinya diduga melakukan penipuan. Ia membantah tuduhan tersebut dan menyatakan akan mempelajari persoalan itu bersama kuasa hukumnya.

“Saya akan berupaya berkoordinasi dengan kuasa hukum, akan mengambil langkah-langkah hukum yang sesuai dengan yang dituduhkan,” ungkapnya.

Prianto menyebut kemungkinan menempuh langkah hukum terkait dugaan pencemaran nama baik. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci kapan laporan akan disampaikan.

Di akhir keterangannya, Prianto berharap persoalan tali asih PT NPR di Desa Karendan dan Desa Muara Pari dapat diselesaikan melalui proses yang transparan, dengan memperhatikan bukti serta hak masing-masing pihak.

Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan hak kelola masyarakat, sehingga penyelesaian persoalan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. (Tim)