Prianto Klarifikasi Hak Lahan PT NPR, Dukung Verifikasi Tali Asih

Sementara terkait lahan 388 hektare, Prianto menyatakan belum pernah menyerahkan data hak kelolanya kepada pemerintah desa maupun perusahaan.

Ia juga membantah pernyataan pihak lain yang menyebut gugatannya telah ditolak dan menegaskan bahwa perkara yang ia ajukan memiliki objek berbeda dari gugatan sejumlah warga lainnya.

Pernyataan tersebut merupakan penjelasan dari Prianto. Adapun status dan perkembangan perkara perlu merujuk pada dokumen serta putusan resmi pengadilan.

Dalam keterangannya, Prianto turut menyoroti mekanisme pembagian dana tali asih pada segmen 388 hektare. Ia mempertanyakan dasar penentuan penerima apabila terdapat pihak yang menurutnya bukan pemilik hak kelola lahan.

Prianto menegaskan bahwa dana tali asih semestinya diberikan kepada pihak yang memiliki hak atas lahan, berbeda dengan bantuan sosial maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang memiliki mekanisme penyaluran tersendiri.

Ia meminta pemerintah desa dan perusahaan memastikan dasar pendataan serta penentuan penerima dilakukan secara terbuka dan berdasarkan bukti lapangan.

Meski menyampaikan keberatan terkait mekanisme tersebut, Prianto mengatakan tidak bermaksud menyalahkan masyarakat yang telah menerima dana. Menurutnya, hal utama yang perlu diperjelas adalah dasar penetapan penerima dan pihak yang berwenang menyepakati pembagian tersebut.

Di sisi lain, Prianto menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang mendorong pendataan ulang serta verifikasi terhadap pihak-pihak yang mengajukan hak kelola lahan.