Muara Teweh, Baritoraya.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat pada periode puncak musim kemarau 2026.
Penguatan langkah tersebut menjadi perhatian Pemkab Barito Utara melalui koordinasi lintas sektor dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Penanggulangan dan Penanganan Puncak Karhutla Tahun 2026 yang diikuti Bupati Barito Utara H. Shalahuddin bersama Asisten III Hj. Annisa Cahyawati, Forkopimda dan jajaran kepala SKPD di Ruang Rapat A Sekretariat Daerah Barito Utara, Senin (7/9/2026).
Rakor yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi karhutla di berbagai wilayah Indonesia.
Bagi Pemkab Barito Utara, koordinasi tersebut menjadi penting untuk memastikan langkah pencegahan dan penanganan karhutla dapat dilakukan secara terpadu. Pemerintah daerah juga perlu membangun sinergi dengan aparat penegak hukum, unsur Forkopimda serta perusahaan yang memiliki wilayah operasional di Barito Utara.
Dalam rakor tersebut, seluruh perusahaan pemegang konsesi diwajibkan meningkatkan kesiapsiagaan dengan memperkuat patroli serta menyiapkan personel dan peralatan pemadam di wilayah masing-masing.
Langkah pengawasan tersebut menjadi salah satu bagian penting yang dapat mendukung upaya pemerintah daerah mencegah munculnya titik api dan mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran.
Pemkab Barito Utara juga menegaskan bahwa upaya pencegahan karhutla tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga membutuhkan langkah preventif dan koordinasi sejak dini.
“Komitmen bersama ini menjadi langkah preventif krusial untuk melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kelangsungan ekosistem di Kabupaten Barito Utara dari ancaman kebakaran lahan,” ujar H. Shalahuddin.
Selain mengikuti rakor nasional, kegiatan tersebut turut melibatkan unsur Forkopimda Barito Utara dan pimpinan perusahaan pemegang HGU maupun PBPH. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam pengendalian karhutla.
Sejumlah perusahaan yang turut hadir antara lain PT Alam Lestari Indah, PT Antang Ganda Utama, PT Sawit Sumber Rejo, PT Berjaya Agro Kalimantan, PT Satria Abdi Lestari, PT Bangun Batara Berjaya, PT Mitra Barito Gemilang, PT Karya Barito Gemilang, PT Barito Palm Oil dan PT Perkasa Sawit Permai.
Dengan penguatan koordinasi tersebut, Pemkab Barito Utara menyiapkan langkah antisipasi bersama agar potensi karhutla dapat ditekan dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat dapat diminimalkan.
Pemerintah daerah juga menempatkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan pihak swasta sebagai bagian penting dalam menjaga wilayah Barito Utara dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Komentar