Muara Teweh, Baritoraya.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menerima sejumlah catatan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD sebagai bahan evaluasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dokumen pemandangan umum fraksi tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I Tahun 2026 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara, Jumat (4/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Muhlis hadir mewakili Bupati sekaligus menerima dokumen pemandangan umum fraksi dari pimpinan DPRD. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Utara H. Benny Siswanto dan dihadiri Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini bersama anggota dewan, unsur Forkopimda serta jajaran kepala perangkat daerah.
Pemandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi berisi tanggapan, masukan dan catatan strategis terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 yang sebelumnya telah diajukan pihak eksekutif.
Bagi Pemkab Barito Utara, dokumen tersebut menjadi salah satu bahan dalam proses pembahasan sebelum tahapan penyusunan jawaban eksekutif dilanjutkan pada rapat paripurna berikutnya.
Muhlis menyampaikan apresiasi terhadap masukan yang disampaikan legislatif. Pemerintah daerah akan melakukan kajian terhadap berbagai catatan tersebut sebagai bagian dari proses penyempurnaan rancangan anggaran.
“Pemerintah daerah sangat mengapresiasi setiap masukan, evaluasi, dan catatan strategis dari seluruh fraksi DPRD. Dokumen ini akan segera kami kaji secara komprehensif sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun jawaban eksekutif pada tahapan sidang paripurna berikutnya,” tuturnya.
Proses tersebut menunjukkan bahwa pembahasan APBD Perubahan 2026 melibatkan tahapan pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif. Pemandangan umum fraksi menjadi ruang bagi DPRD menyampaikan pandangan serta catatan terhadap rancangan perubahan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
Selanjutnya, Pemkab Barito Utara akan menelaah isi dokumen yang telah diterima untuk menjadi bahan dalam memberikan jawaban eksekutif. Pembahasan akan berlanjut sesuai tahapan persidangan DPRD.
Rangkaian pembahasan APBD Perubahan 2026 tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan anggaran daerah yang diarahkan untuk menyesuaikan program dan kebutuhan pembangunan dengan kondisi daerah.
Komentar