Palangka Raya, Baritoraya.com – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk tidak mengurangi anggaran jaminan kesehatan masyarakat. Sekitar 650 ribu warga kurang mampu di Kalteng dipastikan tetap terlindungi karena iuran mereka ditanggung pemerintah daerah melalui program BPJS Kesehatan.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran secara tegas meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar tidak menjadikan anggaran BPJS sebagai sasaran pemangkasan.
“Kalau ada efisiensi, jangan BPJS masyarakat yang dipangkas. Kesehatan itu kebutuhan dasar,” tegasnya.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti Syamsul, skema yang dijalankan tetap mengikuti aturan BPJS Kesehatan, namun pembayaran iuran dilakukan oleh pemerintah provinsi sehingga kepesertaan masyarakat tetap aktif dan tidak terputus.
Tak hanya itu, Pemprov Kalteng juga memberikan fasilitas kelas III gratis bagi masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan di sejumlah rumah sakit milik provinsi, yakni RSUD dr. Doris Sylvanus, RSUD Hanau, dan RSJ Kalawa Atei.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi perlindungan sosial daerah guna mencegah beban ekonomi masyarakat akibat biaya pengobatan, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga di sektor kesehatan.
Dengan jaminan tersebut, Pemprov Kalteng berharap seluruh warga, khususnya kelompok rentan, tetap mendapatkan pelayanan medis yang layak tanpa terkendala biaya.
Komentar