Muara Teweh, Baritoraya.com – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, H Suparjan Efendi, menilai APBD 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintah berbasis teknologi digital dan efisiensi anggaran. Menurutnya, reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi akan mendorong pelayanan publik yang lebih cepat dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, ia menegaskan bahwa APBD harus mengarah pada penguatan ekonomi lokal, pemerataan pembangunan wilayah, dan kemandirian fiskal daerah.
“Pemerintah harus mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Kita perlu inovasi, penguatan PAD, dan tata kelola digital yang efisien,” ujar Suparjan Efendi, Senin (1/12/2025).
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memperkuat sistem monitoring serta evaluasi anggaran agar tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“APBD tidak boleh hanya berjalan administratif, tetapi harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dengan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan tetap memberikan persetujuan atas Raperda APBD 2026 dan siap mengawal pelaksanaannya.
Komentar