Medan, Baritoraya.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyoroti pentingnya evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah awal menuju perbaikan tata kelola yang lebih optimal.
Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja bersama Komisi II DPR RI di Kantor Pusat PT Bank Sumut, Rabu (1/4/2026).
Dalam keterangannya, Bima menegaskan bahwa BUMD memiliki posisi strategis dalam menopang pembangunan daerah. Namun, ia mengakui masih banyak perusahaan daerah yang belum menunjukkan performa maksimal.
“Potensi BUMD sangat besar, tetapi harus diiringi dengan pengelolaan yang sehat dan profesional agar benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagian BUMD masih berada dalam kategori kurang sehat bahkan tidak sehat, sehingga membutuhkan langkah pembenahan yang sistematis.
Untuk itu, pemerintah bersama DPR RI tengah merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD yang akan menjadi payung hukum dalam memperkuat struktur dan tata kelola perusahaan daerah.
Salah satu poin utama yang diusulkan adalah pemisahan yang jelas antara fungsi pelayanan publik dan orientasi bisnis, sehingga pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih objektif.
Selain itu, Bima juga menekankan pentingnya memperjelas peran pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih antara fungsi regulator dan pemilik modal.
“Dengan sistem yang lebih tertata, kita harapkan BUMD bisa lebih fokus, efisien, dan kompetitif,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa dukungan terhadap akses permodalan serta fleksibilitas dalam pengelolaan aset menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing BUMD di tengah dinamika ekonomi saat ini.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat, di antaranya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Melalui reformasi ini, pemerintah optimistis BUMD dapat menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Komentar