Semarang, Baritoraya.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk meninggalkan pola rapat yang hanya bersifat seremonial dan mulai fokus pada langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan strategis daerah.
Hal tersebut disampaikan Bima Arya saat menghadiri Rapat Kerja Gubernur (Rekergub) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, tantangan global saat ini menuntut pemerintah daerah bergerak lebih cepat, adaptif, dan terukur, terutama dalam menghadapi isu ketahanan pangan dan transisi energi.
“Forum komunikasi kepala daerah jangan hanya menjadi agenda administratif dan seremonial, tetapi harus melahirkan langkah konkret dengan pembiayaan yang jelas,” ujar Bima Arya.
Ia menilai kepala daerah kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah ketidakpastian global, termasuk dalam mengawal berbagai Program Strategis Nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, Indonesia juga tengah menghadapi momentum bonus demografi menuju visi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan kolaborasi kuat antardaerah.
Bima Arya menekankan pentingnya penguatan kerja sama lintas wilayah, khususnya dalam distribusi pasokan pangan. Ia menyebutkan, daerah yang memiliki surplus komoditas pangan harus mampu menopang daerah lain yang mengalami kekurangan.
Untuk mendukung hal tersebut, ia meminta pemerintah daerah mulai membangun sistem big data yang presisi dan real-time guna mempermudah pengambilan keputusan strategis.
“Nah, ini masih menjadi tantangan kita membangun data real-time agar kerja sama antardaerah lebih efektif,” katanya.
Tak hanya sektor pangan, Wamendagri juga menyoroti pentingnya percepatan transisi energi melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik di daerah.
Ia meminta seluruh kepala daerah memahami Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 22 April 2026 mengenai pembebasan penuh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik.
Menurutnya, kebijakan tersebut memang berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek, namun memberikan dampak besar bagi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi hijau di masa depan.
“Manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar, mulai dari efisiensi operasional hingga penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi hijau,” jelasnya.
Bima Arya juga mendorong kepala daerah untuk terus berinovasi dalam menggali potensi daerah tanpa harus bergantung pada kenaikan pajak sebagai sumber utama peningkatan PAD.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Direktur Eksekutif MPU Suhajar Diantoro, serta sejumlah perwakilan pemerintah daerah anggota MPU lainnya.
Komentar