Semarang, Baritoraya.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya kolaborasi antarpemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari krisis energi, perubahan iklim, hingga ketidakpastian geopolitik dunia.
Hal tersebut disampaikan Wiyagus saat menghadiri Gala Dinner Malam Keakraban Mitra Praja Utama (MPU) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, kerja sama antardaerah kini bukan lagi sekadar kebutuhan administratif, tetapi telah menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan nasional dan menjaga stabilitas pembangunan di daerah.
“Kolaborasi lintas daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang,” ujarnya.
Wiyagus juga menyoroti pentingnya peran sepuluh provinsi anggota Mitra Praja Utama (MPU) yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menyebut kawasan Pulau Jawa saat ini memberikan kontribusi lebih dari 57 persen terhadap perekonomian nasional, sehingga sinergi antardaerah perlu terus diperkuat melalui pengembangan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri mendorong penguatan konektivitas antardaerah, baik di sektor logistik, perdagangan, energi, maupun digitalisasi pemerintahan.
Menurutnya, daerah yang memiliki surplus pangan diharapkan dapat membantu wilayah lain yang membutuhkan, sedangkan daerah dengan kapasitas fiskal kuat diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan regional.
“Daerah harus saling mendukung agar tercipta pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” katanya.
Wiyagus berharap forum MPU mampu melahirkan langkah strategis dan implementatif dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah, termasuk untuk pengendalian inflasi, ketahanan pangan, penguatan energi, penanganan kebencanaan, hingga menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Direktur Eksekutif MPU Suhajar Diantoro, serta sejumlah pejabat kementerian dan perwakilan pemerintah daerah anggota MPU lainnya.
Komentar