Jakarta, Baritoraya.com – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan perannya sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN dinilai berhasil memperluas akses layanan kesehatan berkualitas sekaligus menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang sehat dan inovasi layanan digital.
Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut Prihati, Program JKN tidak hanya memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia.
“Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” ujar Pujo.
Menurutnya Pujo, hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau sekitar 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.
“Tingginya cakupan kepesertaan diikuti peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan yang mencapai lebih dari 725,3 juta kunjungan sepanjang tahun 2025, atau rata-rata 1,9 juta layanan kesehatan setiap hari,” kata Pujo.
BPJS Kesehatan juga terus memperkuat transformasi digital melalui berbagai inovasi layanan, seperti Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi melalui PANDAWA berbasis WhatsApp, serta Care Center 165.
“Peserta kini didukung jaringan pelayanan yang semakin luas, meliputi 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” terang Pujo.
Pujo menjelaskan dari sisi keuangan, Program JKN juga mencatat kinerja yang positif. Hingga akhir 2025, aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun, dengan hasil investasi sebesar Rp3,94 triliun, sehingga mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
“BPJS Kesehatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Kantor Akuntan Publik. Berbagai indikator tata kelola juga menunjukkan hasil positif, di antaranya skor tata kelola organisasi 97,67, maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC) sebesar 4,01, nilai Baldrige Excellence Framework sebesar 685, serta Survei Penilaian Integritas KPK sebesar 80,48,” Tambah Pujo.
Berdasarkan kajian LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Program JKN memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Program ini diperkirakan berkontribusi hingga Rp129 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja.
Selain itu, Program JKN juga dinilai berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019, serta melindungi sekitar 16 juta masyarakat dari risiko jatuh miskin akibat tingginya biaya kesehatan.
“Meski demikian, BPJS Kesehatan mencatat biaya pelayanan kesehatan sepanjang tahun 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 26,42 persen dialokasikan untuk pembiayaan penyakit katastropik. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan terus memperkuat program promotif dan preventif, meningkatkan kualitas pelayanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya guna menjaga keberlanjutan Program JKN,” ungkapnya.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Menurutnya, tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat,” ucap Stevanus.
Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai penyelenggaraan Program JKN merupakan implementasi nyata amanat konstitusi dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal senada disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, yang menyebut pembiayaan kesehatan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun modal manusia yang sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.
“Penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, Program JKN diharapkan mampu menjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Komentar