Muara Teweh, Baritoraya.com – Anggota Fraksi PKB DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan, menegaskan sejumlah catatan penting terkait APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat paripurna DPRD, Senin (1/12/2025), ia menyoroti tantangan fiskal daerah serta meminta pemerintah lebih proaktif dalam memperjuangkan dukungan anggaran ke pemerintah pusat.
Parmana menjelaskan bahwa pemangkasan dana transfer pusat berpotensi menghambat pembangunan jika tidak direspons dengan langkah-langkah strategis.
“Pemerintah daerah perlu melakukan lobi politik ke kementerian dan lembaga terkait agar dukungan anggaran tambahan bisa diperoleh. Ini penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan kelancaran pembangunan,” ujarnya di Muara Teweh, Rabu (3/12/2025).
PKB menilai BUMD harus menjadi sumber pendapatan yang kuat bagi daerah. Permana meminta PDAM dan Perusahaan Daerah Batara Membangun berbenah dan meningkatkan profesionalitas.
“Kinerja BUMD harus transparan dan profesional. PAD tidak akan optimal jika manajemen BUMD tidak diperkuat,” tegasnya.
Dalam penyampaiannya, Parmana juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan APBD. Ia meminta pemerintah menerima kritik dan masukan sebagai upaya perbaikan kinerja.
PKB juga memperingatkan agar defisit anggaran dikelola secara hati-hati agar tidak menjadi beban besar di masa mendatang.
“Risiko fiskal harus diperhitungkan secara matang. Defisit yang tidak terkendali akan merugikan daerah,” tambahnya.
Fraksi PKB menutup pandangannya dengan keyakinan bahwa APBD 2026 dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat jika dilaksanakan dengan komitmen kuat dan tata kelola yang baik.
Komentar