Muara Teweh, Baritoraya.com – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 tingkat Kecamatan Teweh Selatan yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Teweh Selatan, Trahean, Senin (9/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Netty Herawati dan Ardianto sebagai bentuk komitmen DPRD dalam menyerap langsung aspirasi masyarakat.
Musrenbang dibuka oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin yang menegaskan arah pembangunan daerah melalui tema “Terwujudnya Kabupaten Barito Utara yang Maju, Tumbuh Pesat, Sejahtera dan Berkeadilan.”
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan harus dimulai dari desa untuk menciptakan kesinambungan hingga ke tingkat kabupaten. Pemerintah daerah juga telah menetapkan 11 program unggulan serta 12 program prioritas infrastruktur guna mendorong percepatan pembangunan.
Ia menekankan pentingnya pemeliharaan infrastruktur secara rutin agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar di kemudian hari.
“Pembangunan harus diimbangi dengan pemeliharaan yang baik. Jika kerusakan masih di bawah 11 persen, maka harus segera dilakukan pemeliharaan rutin agar tidak berkembang menjadi kerusakan berat,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Ardianto menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya di Desa Butong. Ia menyebutkan bahwa proyek pembukaan badan jalan menuju Pasar Kompak masih menghadapi kendala dan perlu perhatian serius dari pemerintah daerah.
Selain itu, Ardianto juga menyinggung proyek jalan pelabuhan yang tertunda pada tahun 2025 akibat faktor waktu dan kondisi alam, dan berharap dapat dilanjutkan pada tahun 2026.
Musrenbang RKPD ini menjadi forum strategis untuk menyusun rencana pembangunan yang lebih terarah, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
Dengan adanya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan program pembangunan di Kecamatan Teweh Selatan dapat berjalan optimal dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.














Komentar