Klarifikasi Viral Tebus SKT Rp2 Juta, Pemdes Malawaken Tegaskan Informasi Tidak Benar

Muara Teweh, Baritoraya.com – Pemerintah Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menggelar klarifikasi terkait pemberitaan viral mengenai dugaan permintaan biaya tebus Surat Keterangan Tanah (SKT) sebesar Rp2 juta yang sempat beredar di media online dan media sosial.

Klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi/Sanggahan Pemberitaan yang dilaksanakan di Kantor Desa Malawaken pada Senin (11/05/2026), dengan melibatkan pihak Kecamatan Teweh Baru, Pemerintah Desa Malawaken, BPD, Bhabinkamtibmas, serta pihak yang bersangkutan.

Dalam dokumen klarifikasi itu disebutkan, pemberitaan berjudul “Tebus SKT 2 Juta, Warga Malawaken Ngelus Dada Pak Bupati Tolong Kami” dinyatakan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Berdasarkan hasil klarifikasi, Jonedi selaku menantu dari Ardi G menyampaikan bahwa informasi mengenai adanya pungutan Rp2 juta untuk pembuatan SKT tidak benar dilakukan oleh Pemerintah Desa Malawaken. Selain itu, pihak keluarga disebut belum pernah mengajukan permohonan pembuatan SKT kepada pemerintah desa setempat.

Sementara itu, Ardi G juga menyatakan bahwa dirinya tidak menyangka percakapannya saat itu dijadikan bahan pemberitaan media online. Ia menegaskan isi berita yang viral tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dalam surat pernyataan yang ditandatangani kedua pihak, Jonedi dan Ardi G turut menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Desa Malawaken atas pemberitaan yang dinilai merugikan dan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Kepala Desa Malawaken Syahnudin berharap adanya klarifikasi tersebut dapat meluruskan informasi yang berkembang sehingga tidak memicu polemik berkepanjangan di masyarakat.

“Kami berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menerima informasi dan mengedepankan konfirmasi sebelum menyebarkan suatu pemberitaan,” ujarnya.

Kegiatan klarifikasi tersebut juga dihadiri unsur perangkat desa, Ketua BPD Malawaken, aparat kecamatan, serta Bhabinkamtibmas sebagai saksi dalam proses mediasi dan penandatanganan dokumen klarifikasi.(Tim)