Muara Teweh, Baritoraya.com – Pemerataan akses bahan bakar minyak (BBM) hingga wilayah pelosok menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Gun Sriwitanto, S.H., menyusul peluncuran program Pertalink (Pertamina Keliling) oleh PT Pertamina Patra Niaga di Muara Teweh, Selasa (27/10/2026).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menilai kejelasan wilayah operasional dan mekanisme distribusi Pertalink perlu menjadi perhatian agar masyarakat di kecamatan yang jauh dari pusat kota turut mendapatkan manfaat program.
Menurut Gun, layanan BBM keliling perlu memiliki arah pelaksanaan yang jelas, termasuk pembagian wilayah pelayanan dan jumlah pasokan untuk setiap kecamatan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kalau menurut saya, paling tidak dibagi per wilayah, per kecamatan saja. Misalnya Kecamatan Teweh Timur berapa ton, Teweh Tengah berapa, Gunung Timang berapa. Jadi saudara-saudara kita yang jauh dari SPBU ini mendapatkan sesuai HET dari pemerintah,” ujar Gugun di Muara Teweh.
Gun mengingatkan agar pelaksanaan Pertalink tidak hanya berfokus pada masyarakat di wilayah perkotaan. Menurutnya, warga yang tinggal di kecamatan jauh dari Muara Teweh juga memiliki kebutuhan BBM dan perlu memperoleh akses yang adil.
“Jangan memperhatikan yang ada di kota aja. Tapi saudara-saudara kita di luar kota pun harus diperhatikan karena itu perlu juga dan mempunyai hak yang sama,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah bersama Pertamina dapat memperjelas sasaran pelayanan, sehingga masyarakat di wilayah pelosok memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses BBM sesuai ketentuan yang berlaku.
Gun juga menilai pembagian pelayanan berdasarkan wilayah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun mekanisme penyaluran, termasuk penentuan kebutuhan pasokan untuk masing-masing kecamatan.
Selain pemerataan pelayanan, Gun menyoroti persoalan harga BBM yang berpotensi menjadi beban bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari SPBU. Ia menyebut adanya rantai penjualan melalui pelangsir dan pengepul yang menurutnya dapat menyebabkan harga BBM di sejumlah kecamatan menjadi tidak wajar.
“Untuk mengurangi pengepul-pengepul yang tidak bertanggung jawab juga. Kan rata-rata ini kan pelangsir ke pengepul, pengepul baru dijual ke kecamatan-kecamatan yang jauh dari kota. Yang akhirnya harganya sangat, sangat enggak wajar,” ungkapnya.
Meski demikian, Gun mengaku belum mengetahui secara terperinci ketentuan yang mengatur kemungkinan pelanggaran harga dalam skema penyaluran tersebut. Ia menilai persoalan itu perlu dibahas dengan mengacu pada regulasi dan ketentuan harga BBM yang berlaku.
Karena itu, ia berharap pemerintah dan pihak terkait memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai mekanisme pelayanan, ketentuan harga, serta wilayah yang menjadi sasaran Pertalink.
Sebelumnya, Sales Branch Manager (SBM) Rayon III Kalimantan Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Gesha Faithul Ajrin, menjelaskan bahwa Pertalink menggunakan armada mobil sebagai sarana pelayanan BBM bergerak.
“Program ini bertujuan untuk memecah antrean yang terjadi di SPBU sekaligus juga untuk menghadirkan BBM ke daerah yang belum terdapat SPBU sehingga masyarakat bisa langsung mengisi BBM di mobil ini,” kata Gesha saat dikonfirmasi Baritoraya.com.
Pertamina Patra Niaga juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara, khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin), atas dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Bagi Gun, kejelasan jangkauan layanan menjadi hal penting agar tujuan memperluas akses BBM dapat dirasakan masyarakat di luar pusat kota.
Ia berharap Pertalink dapat menjangkau wilayah pelosok melalui mekanisme pelayanan yang jelas, dengan pembagian wilayah dan pasokan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta mengikuti ketentuan yang berlaku.
Komentar