Muara Teweh, Baritoraya.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara meminta pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak berhenti pada penyelesaian tahapan penganggaran, tetapi harus dikawal hingga program yang telah ditetapkan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, H. Suparjan Efendi, dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Barito Utara, Kamis (17/9/2026).
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, selesainya pembahasan Raperda bukan menjadi akhir dari proses, melainkan dilanjutkan dengan pengawalan terhadap implementasi anggaran.
“Dengan selesainya proses tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, tentunya menjadi tanggung jawab bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan aspirasi masyarakat,” ujar Suparjan.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar program yang telah masuk dalam Perubahan APBD 2026 dapat direalisasikan secara maksimal. Pelaksanaannya diharapkan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari layanan dasar, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga penanganan kemiskinan.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar program pengentasan kemiskinan dilaksanakan secara lebih terukur. Wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan dinilai perlu mendapatkan perhatian sehingga intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
“Kami berharap program pengentasan kemiskinan diprioritaskan pada daerah-daerah kantong kemiskinan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat rentan. Mekanisme bantuan sosial juga perlu diperbaiki agar masyarakat yang membutuhkan tidak justru terlewat,” katanya.
Selain bantuan sosial, realisasi program di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan, infrastruktur dan pelayanan publik juga diharapkan tidak sekadar memenuhi target administrasi, tetapi menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Di tengah pelaksanaan Perubahan APBD 2026, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah mitigasi secara cepat sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.
“Dalam menghadapi kabut asap akibat karhutla, pemerintah daerah diharapkan mengambil langkah mitigasi cepat dan memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat secara terpadu, sehingga masyarakat merasa aman dan tenang,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan menilai penanganan dampak Karhutla perlu dilakukan secara terpadu agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan, khususnya ketika kualitas udara terdampak kabut asap.
Setelah menyampaikan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komentar