Muara Teweh, Baritoraya.com – Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi PPP, Gun Sriwitanto, menyoroti pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Muara Teweh hingga pelayanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat DPRD Barito Utara, Senin (25/5/2026).
RDP yang membahas pelayanan kesehatan RSUD Muara Teweh bersama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu dipimpin Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Hj. Nety Herawati dan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara Bahrum Bordei In Girsang, Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta unsur terkait lainnya.
Dalam forum tersebut, Gun Sriwitanto mempertanyakan kabar mengenai dana BLUD RSUD Muara Teweh yang disebut-sebut didepositokan. Menurutnya, dana tersebut seharusnya digunakan untuk menunjang operasional rumah sakit dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Saya dengar dana BLUD itu didepositokan. Padahal dana tersebut seharusnya dipakai untuk operasional rumah sakit. Ini perlu penjelasan agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” ujar Gun Sriwitanto dalam RDP.
Politisi PPP itu juga menyoroti masih terjadinya rujukan pasien ke luar daerah akibat keterbatasan tenaga dokter dan fasilitas kesehatan di RSUD Muara Teweh. Ia berharap kejadian pasien yang harus dirujuk dalam kondisi darurat tidak kembali terulang.
“Kalau memang rumah sakit kita menjadi rumah sakit rujukan, maka pelayanan dan tenaga medis harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat yang justru terus dirujuk keluar daerah,” katanya.
Selain itu, Gun Sriwitanto meminta BPJS Ketenagakerjaan memberikan kelonggaran terhadap peserta yang mengalami tunggakan iuran akibat PHK atau dirumahkan perusahaan, agar tetap mendapatkan perlindungan saat mengalami musibah kerja.
Ia juga meminta adanya edukasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan hingga penanganan kecelakaan tunggal yang sering membingungkan masyarakat.
RDP tersebut menghasilkan sejumlah kesimpulan penting, di antaranya DPRD meminta RSUD Muara Teweh meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BPJS Kesehatan menempatkan petugas di rumah sakit selama 24 jam, Dinas Kesehatan segera mengisi kekosongan tenaga kesehatan di puskesmas dan pustu, hingga perlunya penjelasan terbuka terkait pengelolaan dana BLUD kepada DPRD.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mengkaji pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehatan di wilayah terpencil guna meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan di Kabupaten Barito Utara. (Iskandar)
Komentar