Jakarta, Baritoraya.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta seluruh pemerintah daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah agar segera mengambil langkah konkret pengendalian inflasi demi menjaga stabilitas harga bahan pokok di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Tomsi saat menghadiri Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Berdasarkan data Kemendagri per 11 Mei 2026, tercatat sebanyak 242 daerah mengalami kenaikan harga cabai merah pada minggu pertama Mei 2026. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
“Pemerintah daerah boleh saja tidak menanam cabai atau belum bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, tetapi jangan sampai harga cabai di daerahnya terus mengalami kenaikan,” ujar Tomsi.
Ia menjelaskan, masih terdapat sejumlah daerah yang belum mendukung program Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) dari Kementerian Pertanian untuk peningkatan produksi cabai merah. Meski demikian, pemerintah daerah tetap diminta aktif menjaga stabilitas harga komoditas pangan.
Selain cabai merah, Tomsi juga menyoroti distribusi beras nasional. Ia mengapresiasi stok cadangan beras pemerintah yang mencapai 5,19 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah. Namun demikian, distribusi beras ke sejumlah daerah dinilai masih perlu dioptimalkan agar harga tetap stabil.
“Tolong daerah-daerah yang harga berasnya masih tinggi segera diidentifikasi dan distribusi Bulognya ditingkatkan,” tegasnya.
Tomsi kembali mengingatkan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi acuan penting dalam memantau kestabilan harga bahan pokok di pasaran. Oleh sebab itu, seluruh pemerintah daerah diminta aktif melakukan pengawasan serta langkah antisipatif menghadapi perubahan musim dan gangguan distribusi pangan.
Menurutnya, pengalaman menghadapi inflasi pada tahun-tahun sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran bagi daerah untuk lebih siap menghadapi tantangan serupa, baik saat musim hujan maupun musim kemarau.
“Kita harus sudah mampu mengatasi kesulitan-kesulitan itu melalui koordinasi dan langkah nyata di daerah,” tandasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, di antaranya Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Sarpono, Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rinna Syawal, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.
Komentar