Muara Teweh, Baritoraya.com – Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi Demokrat, Patih Herman AB, meminta Pemerintah Daerah dan pihak terkait segera melakukan pembenahan terhadap pelayanan RSUD Muara Teweh serta sistem pelayanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Hal tersebut disampaikan Patih Herman AB saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak RSUD Muara Teweh, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di ruang rapat DPRD Barito Utara, Senin (25/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Hj. Nety Herawati bersama anggota DPRD lainnya dan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara Bahrum Bordei In Girsang, Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit, BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam forum tersebut, Patih Herman atau yang akrab disapa Atink menyoroti masih minimnya pemahaman masyarakat terkait prosedur klaim BPJS maupun Jasa Raharja, khususnya untuk korban kecelakaan lalu lintas.
Ia meminta rumah sakit menyediakan pusat informasi atau petugas khusus yang dapat membantu masyarakat memahami alur pelayanan dan klaim asuransi kesehatan maupun kecelakaan.
“Kalau bisa di rumah sakit disiapkan informasi yang jelas terkait prosedur BPJS dan Jasa Raharja agar masyarakat tidak kebingungan ketika mengalami musibah,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan aktivasi BPJS Kesehatan yang dinilai masih menyulitkan masyarakat, terutama saat melakukan perubahan kelas layanan BPJS.
Patih Herman turut mengungkapkan keluhan masyarakat mengenai kondisi fasilitas di RSUD Muara Teweh, khususnya pendingin ruangan atau AC di ruang rawat inap yang dinilai kurang optimal sehingga membuat pasien dan keluarga merasa tidak nyaman.
Menurutnya, fasilitas penunjang seperti AC harus mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kenyamanan pasien selama menjalani perawatan.
“Keluhan masyarakat yang sering kami terima salah satunya terkait ruang rawat inap yang panas. Ini harus segera ditangani agar pelayanan rumah sakit lebih maksimal,” katanya.
Tak hanya itu, politisi Demokrat tersebut juga menyoroti keterbatasan tenaga medis di beberapa wilayah terpencil di Barito Utara yang dinilai berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat desa.
Ia berharap Dinas Kesehatan segera mengambil langkah konkret untuk pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Barito Utara.
Pada kesempatan itu, Patih Herman juga meminta kejelasan terkait perlindungan BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja yang perusahaan tempatnya bekerja mengalami tunggakan iuran.
Menurutnya, hak pekerja harus tetap diperhatikan meski terdapat kendala administrasi di perusahaan.
RDP DPRD Barito Utara tersebut digelar sebagai bentuk evaluasi dan upaya mencari solusi atas berbagai persoalan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. (Iskandar)
Komentar