Muara Teweh, Baritoraya.com – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Barito Utara memberikan sorotan tajam terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Ketua komisi III DPRD Barito Utara, H. Tajeri, menekankan bahwa alokasi anggaran Rp1,71 triliun untuk infrastruktur pelayanan publik harus dikawal secara ketat agar tidak terjadi lagi kasus kekurangan volume pekerjaan seperti tahun sebelumnya.
Menurutnya, anggaran besar untuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, sarana pendidikan, dan kesehatan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat hingga pelosok desa.
“Pengawasan adalah kunci. Jangan sampai anggaran besar tapi pekerjaan tidak maksimal. Kami tidak ingin terjadi lagi proyek dengan volume kurang dari yang direncanakan,” tegas Tajeri dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (1/12/2025).
Ia juga menilai kinerja beberapa dinas lamban dalam menangani kerusakan jalan dan fasilitas publik. Usulan masyarakat dari kecamatan hingga dusun dinilai belum mendapat respons cepat dari instansi teknis.
Fraksi KIR berharap APBD 2026 dijalankan secara profesional, akuntabel, dan mengedepankan kebutuhan masyarakat.
Komentar