Palangka Raya, Baritoraya.com – Menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, sinergi lintas lembaga di Kalimantan Tengah semakin diperkuat untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (bapok). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng Bank Indonesia, Perum BULOG, BPS, serta aparat penegak hukum dalam langkah pengendalian inflasi daerah tahun 2026.
Rapat Koordinasi Daerah Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Bapok yang digelar di Aula BAPPERIDA Provinsi Kalteng, Kamis (12/2/2026), menjadi momentum konsolidasi seluruh pemangku kepentingan menghadapi lonjakan permintaan saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menegaskan bahwa peningkatan konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri berpotensi memicu kenaikan harga jika tidak diantisipasi sejak dini.
“Sinergi antarinstansi sangat penting agar distribusi lancar, stok tersedia, dan tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Pemprov Kalteng menekankan penguatan pengawasan distribusi bahan pokok strategis seperti beras, minyak goreng, gula, daging, serta LPG. Aparat penegak hukum melalui Ditreskrimsus Polda Kalteng juga dilibatkan untuk mencegah penimbunan maupun praktik spekulasi harga.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng menyampaikan bahwa koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi instrumen penting menjaga kestabilan harga.
Di sisi lain, Perum BULOG memastikan kesiapan stok beras pemerintah serta optimalisasi distribusi ke pasar rakyat guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Pemprov Kalteng berharap, melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan aparat keamanan, stabilitas harga dapat terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri 1447 H dengan tenang.
Komentar