Muara Teweh, Baritoraya.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 agar lebih transparan, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna II DPRD Barito Utara yang digelar pada Kamis, 21 November 2025, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pidato pengantar Bupati mengenai Raperda APBD 2026.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini, dan dihadiri oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Sekda Drs. Muhlis, unsur FKPD, dan anggota DPRD lainnya.
Fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum terkait arah kebijakan anggaran 2026, dengan menekankan lima prioritas utama pembangunan daerah yaitu peningkatan infrastruktur dan energi, pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pelestarian sosial budaya, pariwisata, dan lingkungan hidup serta reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemandangan umum disampaikan oleh Ardianto (Fraksi Demokrat), Suhendra (Fraksi PKB), Naruk Saritani (Fraksi PDI Perjuangan), Hasrat (Fraksi Aspirasi Rakyat) dan Hj. Sri Neni Trianawati (Fraksi Karya Indonesia).
DPRD mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar menyusun anggaran, tetapi memastikan implementasi yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama sektor pelayanan dasar dan pemulihan ekonomi.
Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP. menyampaikan bahwa DPRD akan mengawal proses pembahasan APBD secara ketat.
“Pemandangan umum ini bukan hanya formalitas, tetapi bagian dari komitmen DPRD untuk memastikan APBD 2026 memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegas Ketua DPRD.
DPRD juga meminta agar pemerintah daerah membuka ruang dialog lebih luas dan menyampaikan data secara transparan selama proses pembahasan.
Tahapan selanjutnya akan dilakukan di tingkat komisi dan badan anggaran sebelum Raperda APBD 2026 disetujui bersama.
Komentar