Muara Teweh, Baritoraya.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara menggelar rapat koordinasi dalam rangka mematangkan persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Barito Utara, Selasa (11/11/2025), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP.
Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara, Drs. Muhlis, yang mewakili Bupati H. Shalahuddin, S.T., M.T., bersama jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan anggota DPRD.
Dalam arahannya, Ketua DPRD Ir. Hj. Mery Rukaini menegaskan bahwa pembahasan APBD bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan proses penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“APBD bukan hanya soal angka dan tabel, tetapi tentang bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan,” ujar Mery.
Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar setiap program daerah memiliki manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat Barito Utara.
“Kami di DPRD berkomitmen memastikan APBD 2026 disusun secara realistis, efisien, dan berdampak nyata. Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus tetap dijaga,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda Barito Utara Drs. Muhlis menegaskan bahwa proses penyusunan APBD 2026 harus berlandaskan pada kesinambungan antara capaian pembangunan tahun sebelumnya dan target strategis tahun mendatang.
“Pemkab terus berupaya menjaga efektivitas anggaran serta memprioritaskan program yang menyentuh langsung masyarakat, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.
Rapat tersebut juga membahas sejumlah isu strategis, termasuk arah kebijakan fiskal daerah, efisiensi belanja, serta optimalisasi pendapatan daerah dari sektor-sektor produktif.
Diskusi antara anggota DPRD dan TAPD berlangsung dinamis dengan semangat kolaboratif. Para legislator menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan APBD, agar setiap program berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran.
“Kita ingin Barito Utara memiliki tata kelola keuangan yang semakin baik. Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar setiap kebijakan pembangunan bisa diwujudkan dengan hasil maksimal,” tegas salah satu anggota DPRD dalam forum tersebut.
Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan tahapan pembahasan teknis Rancangan APBD (RAPBD) 2026 dalam waktu dekat, dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
Komentar