Muara Teweh, Baritoraya.com — Pemangkasan drastis Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kalimantan Tengah pada APBN 2026 meninggalkan tanda tanya besar bagi pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Barito Utara yang tercatat sebagai salah satu daerah paling terdampak. Dampak anggaran yang mengecil ini berpotensi mengganggu program pelayanan dasar jika tidak segera diantisipasi dengan strategi anggaran yang tepat.
Menurut data alokasi Dana Transfer Umum (DTU) 2026, alokasi DBH untuk Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebesar sekitar Rp2,64 triliun angka yang jauh lebih rendah dibandingkan pagu tahun sebelumnya. Untuk beberapa kabupaten penghasil, penurunan ini mencapai persentase signifikan. Secara khusus, Barito Utara tercatat mengalami penurunan besar dari pagu DBH tahun 2025.
Konsekuensi Langsung bagi Layanan Publik
Pemangkasan DBH berdampak langsung pada ruang fiskal daerah program-program pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, hingga operasional layanan kesehatan dan pendidikan berisiko mengalami pemangkasan atau penundaan. Sumber-sumber anggaran yang sebelumnya mengandalkan DBH harus dicari alternatifnya, salah satunya melalui refocusing anggaran daerah, realokasi dari pos non-prioritas, atau percepatan penerimaan asli daerah.
Barito Utara: Siapa yang Terkena Paling Dalam?
Data ringkasan alokasi menunjukkan Barito Utara termasuk salah satu kabupaten dengan penurunan DBH terbesar di Kalteng. Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan pemkab mempertahankan program prioritas seperti perbaikan jalan, pelayanan kesehatan dasar, dan program pemberdayaan petani yang selama ini didukung oleh aliran dana transfer.
Suara dari Lapangan: Kekhawatiran Warga dan Penyelamatan Anggaran
Warga dan pelaku ekonomi lokal mengkhawatirkan potensi dampak terhadap proyek-proyek padat karya serta layanan publik di musim depan. Sementara itu, sumber internal pemerintah daerah menyarankan agar Pemkab segera menyusun skenario penyesuaian anggaran menunda belanja non-urgent, mempercepat realisasi pendapatan asli daerah, dan mengejar sinergi dengan provinsi serta kementerian untuk mempertahankan program kritis.
Beberapa analis fiskal menekankan pentingnya transparansi anggaran dan komunikasi publik: menjelaskan secara gamblang prioritas belanja baru kepada masyarakat agar harapan publik tetap terjaga meski anggaran terbatas.
Rekomendasi: Langkah Cepat dan Terukur yang Perlu Dilakukan Pemkab
1. Audit cepat dan penyusunan ulang prioritas belanja — fokus pada layanan dasar yang langsung menyentuh masyarakat (kesehatan, pendidikan, keselamatan).
2. Perkuat pendapatan asli daerah (PAD) — percepat pemungutan retribusi yang sah dan dukung UMKM lokal untuk menambah basis pajak daerah.
3. Jalin bantuan teknis dan program sinergi pusat–provinsi — upaya mitigasi melalui koordinasi agar proyek strategis tidak terhenti.
4. Keterbukaan informasi — publik berhak tahu bagaimana anggaran disesuaikan keterbukaan meningkatkan kepercayaan dan mengurangi spekulasi.
Pemangkasan DBH 2026 merupakan tantangan berat bagi kabupaten penghasil di Kalteng. Di tengah keterbatasan ini, kualitas tata kelola anggaran dan kemampuan beradaptasi pemerintah daerah menjadi penentu apakah layanan publik tetap bisa dipertahankan atau justru menurun. Masyarakat, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten dituntut bergerak cepat dan transparan agar dampak negatifnya bisa diminimalkan.
Sumber referensi: ringkasan alokasi Dana Transfer Umum (DTU) dan pemberitaan regional terkait pemangkasan DBH 2026.
Komentar