Jakarta, Baritoraya.com – Penguatan tata kelola pemerintahan daerah terus didorong pemerintah pusat melalui pendekatan kebijakan berbasis data. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya penyusunan indikator bersama guna mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan bahwa selama ini berbagai program telah berjalan, namun diperlukan penyamaan persepsi terkait indikator yang digunakan agar hasilnya lebih terukur dan konsisten.
Ia menjelaskan, langkah strategis diawali dengan memastikan ketersediaan data dasar di seluruh kabupaten/kota. Setelah itu, seluruh pemangku kepentingan perlu menyepakati indikator yang sama sebelum merumuskan solusi lanjutan.
“Kalau indikatornya seragam, evaluasinya juga jelas. Kita bisa melihat mana yang efektif dan mana yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Kemendagri juga mengharapkan dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat validitas data. Data yang akurat dinilai menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tak hanya itu, Tomsi mengusulkan agar rakor terkait isu ekonomi dan sosial tersebut dilakukan secara berkala setiap bulan, sehingga perkembangan di daerah dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkesinambungan.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah berharap upaya percepatan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.
Komentar