banner 468x60

Palangka Raya, Baritoraya.com – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan, pendidikan, dan penghidupan yang layak.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi Penanganan Peristiwa Karhutla antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (11/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM mendalami berbagai langkah pemerintah dalam pencegahan, penanganan, hingga pemulihan dampak karhutla. Perhatian juga diarahkan pada kondisi masyarakat yang terdampak, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta warga yang kehilangan kesempatan bekerja akibat kebakaran.

Komisioner Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM RI, Pramono Ubaid Tanthowi, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperoleh informasi mengenai kebijakan dan tindakan pemerintah dalam menangani peristiwa karhutla.

Selain aspek kesehatan dan pendidikan, Komnas HAM turut menyoroti penanganan korban, langkah penegakan hukum, serta perlindungan terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik terkait penanganan karhutla.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran melalui pesan tertulis yang dibacakan Plt. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Farid Wajdi, menegaskan bahwa keselamatan dan perlindungan masyarakat menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla.

banner 336x280