PT NPR Beri Penjelasan soal Tali Asih, Pemkab Barito Utara Dorong Verifikasi

Muara Teweh, Baritoraya.com – PT NPR memaparkan proses pemberian tali asih kepada masyarakat Desa Karendan dan Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara. Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyusul aksi damai penyampaian aspirasi masyarakat pada 5 November 2026.

Rapat yang dipimpin Bupati Barito Utara H. Shalahuddin itu berlangsung di Ruang Rapat A Setda Kabupaten Barito Utara, Senin (9/11/2026). Salah satu pembahasan utama adalah pemberian tali asih pada segmen lahan seluas 388 hektare yang masih menjadi perhatian sejumlah pihak.

Manager Eksternal PT NPR, Suriadi, menjelaskan bahwa perusahaan telah melakukan tiga tahapan pemberian tali asih, yakni pada segmen 140 hektare, 190 hektare, dan 388 hektare. Dalam rapat tersebut, pihak perusahaan juga memaparkan perkembangan proses serta dinamika yang terjadi di lapangan.

PT NPR menjelaskan bahwa objek yang menjadi sengketa dalam perkara dengan Prianto merupakan kawasan hutan. Karena itu, perusahaan menggunakan istilah tali asih dan bukan ganti rugi.

Terkait proses hukum, perusahaan menyampaikan bahwa gugatan Prianto pada 2025 di Pengadilan Negeri ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan rekonvensi PT NPR diterima. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Saat ini, perkara tersebut masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Dalam penjelasannya, PT NPR menyatakan tetap berkomitmen memberikan tali asih kepada masyarakat. Untuk segmen 388 hektare, perusahaan memaparkan skema pembagian 40 persen kepada Desa Muara Pari, 40 persen kepada Desa Karendan, dan 20 persen kepada pihak lain yang merasa memiliki lahan kelola di kawasan tersebut.

Perusahaan juga menyampaikan bahwa dana tali asih sebesar Rp7,7 miliar telah dibagikan kepada 648 kepala keluarga di Desa Muara Pari dan Desa Karendan.

Menanggapi penjelasan tersebut, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin meminta agar proses pemberian tali asih dipastikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia menekankan pentingnya verifikasi dan inventarisasi secara menyeluruh untuk menghindari tumpang tindih penerima.

“Kami berharap setiap ada permasalahan bisa diselesaikan dengan damai. Bagaimana kita menyikapi pergantian ganti rugi ini langsung dengan pemiliknya, jangan terjadi tumpang tindih, jangan melewati broker,” tegas Shalahuddin.

Bupati juga menekankan bahwa ketepatan penerima menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Tali asih masyarakat benar-benar diterima oleh yang berhak. Lakukan verifikasi dan inventarisasi secara menyeluruh untuk proses tali asih dan yang menerima uang tali asih tepat sasaran,” ujarnya.

Kapolres Barito Utara AKBP Irnanda Oktora menyampaikan bahwa tuntutan dalam aksi damai sebelumnya antara lain meminta Tim Terpadu Perkebunan Kelapa Sawit (Timdu PKS) turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi lahan masyarakat, khususnya pada segmen 388 hektare.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara R. Firmansyah, S.H., meminta agar pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas lahan tetapi belum menerima tali asih memberikan klarifikasi dan menyampaikan laporan apabila merasa dirugikan.

Ia juga meminta Tim PKS menyusun kronologi secara tertulis agar persoalan dapat dipahami secara jelas. Menurutnya, proses hukum yang sedang berlangsung perlu dihormati.

Dalam rapat tersebut, Kepala Desa Muara Pari Mukti Ali dan Kepala Desa Karendan Ricy turut memberikan penjelasan mengenai tahapan pembagian tali asih, termasuk pembagian dana pada segmen 190 hektare dan 388 hektare serta persoalan administrasi dan batas wilayah desa.

Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan juga meminta PT NPR meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk terkait tata ruang dan wilayah desa.

Bupati Shalahuddin berharap seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan dialog untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah daerah, katanya, tetap berkomitmen menjaga iklim investasi sekaligus menghormati hak-hak masyarakat.

Pemkab Barito Utara mendorong adanya mekanisme tindak lanjut yang jelas agar proses pemberian tali asih dapat berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas.